WAJAH PEREKONOMIAN INDONESIA SAAT INI
Negara
Indonesia sebagai penghasil dan pengekspor komoditi barang mentah sudah lama
namanya melanglang buana mulai dari daratan Asia hingga daratan Eropa. Tidak
ayal kegiatan ekspor dalam bentuk barang mentah mengakibatkan Indonesia tidak
mendapatkan hasil yang maksimal dan malah harus mengalami defisit neraca
perdagangan karena nilai impor yang lebih besar daripada nilai ekspor komoditi
bahan baku. Menanggapi hal tersebut pemerintahan pada saat ini memberikan suatu
terobosan baru dalam pemaksimalan penggunaan anggaran, investasi, maupun
penggunaan surat utang untuk keperluan pembangunan infrastruktur di bidang yang
produktif dan padat karya.
Mengacu pada perkataan Presiden Joko Widodo pada saat berdiskusi dengan para
pakar dan pengamat ekonomi bahwa Indonesia akan mengakhiri masa-masa perilaku
konsumtif. Perilaku konsumtif adalah perilaku yang mengekspor barang mentah dan
mengimpor barang jadi. Ekspor komoditi barang mentah tidak lagi menjanjikan
kesejahteraan bagi masyarakat dikarenakan anjloknya harga komoditi barang mentah
di pasar dunia.
Niat pemerintah yang ingin meningkatkan nilai ekspor dan mencukupi kebutuhan
komoditas dalam negeri disambut baik oleh seluruh lapisan lembaga dan
kementrian yang terkait. Kementerian Keuangan memulainya dengan mengeluarkan
peraturan pajak progressive bagi perusahaan nakal yang tidak mau mendirikan
smelter untuk pengolahan barang mentah dan justru mengekspor langsung hasil
tambang tanpa dilakukannya pemurnian terlebih dahulu.
Kementrian PUPR dan Kementrian BUMN melanjutkan usaha tersebut dengan membuat
rencana pembangunan fasilitas-fasilitas penunjang industri seperti jalan raya,
pelabuhan, waduk, dan lain sebagainya. Pembangunan infrastruktur ini akan
melibatkan seluruh golongan termasuk para investor baik lokal maupun investor
internasional.
Pemerintah negeri tirai bambo, China, telah memberikan suatu komitmen untuk
mengerahkan investor-investor terbaiknya untuk membantu Indonesia dalam
melakukan pembangunan khususnya proyek infrastruktur jalan dan proyek
pembangkit listrik 35.000 MW. Bukan suatu hal yang mudah untuk membangun
beberapa mega proyek sekaligus dalam waktu yang berdekatan bahkan dapat
dikatakan secara simultan. Keterbatasan pencairan dana APBN menjadi suatu
tantangan yang paling sulit untuk dilewati, namun hal tersebut sudah dapat
dijawab dengan data statistik bahwa pencairan anggaran telah mencapai Rp 770
triliun (39%) dan sudah mulai banyaknya investor yang melakukan proses tender.
Pada tahun 2015 sudah terdapat beberapa proyek yang dalam masa pembangunan
seperti proyek jalan Trans Sumatera dan proyek listrik 35.000 MW sementara itu
terdapat juga beberapa proyek yang dalam masa tender dan akan siap go-launching
pada awal masa kuartal I tahun 2016. Kita tinggal menunggu dan mengawasi
bagaimana pelaksanaan dan kelanjutan dari proyek tersebut, semoga pelaksanaan
pembangunan proyek periode ini tidak sama dengan proyek-proyek sebelumnya yang
sering tertunda dan batal pembangunannya sehingga proyek pemerintah kali ini
bisa menjadi secercah harapan bagi pembangunan Indonesia yang lebih maju.
Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai masyarakat Indonesia akan ikut
membantu pemerintah untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang selama ini
tertunda dengan cara memberikan dukungan moral atau malah sebaliknya
masyarakat Indonesia sendiri yang akan menjegal niat baik pembangungan ini
dengan cara-cara yang tidak etis seperti penghalangan pembebasan lahan yang
mengakibatkan mangkraknya pembangunan dimana-mana.
Menyoroti
bagaimana keadaan perekonomian negara indonesia , maka tentu saja akan sangat
sedisimpulkan melalui beberaapa hal berikut ini :
Ekonomi indonesia masih bergantung pada asing
Hal ini
terlihat dari bagai mana nilai tukarrupiah terhadap dolar masih menjadi acuan
didalam bisnis dan pengembanngannya. Sejatinya, indonesia adalah negara yang
kaya akan sumber daya alam dan kekayaan alam. Kalau pun indonesia menjadi
negara yang merdeka seutuhnya dengan tidak bergantung pada ekonomi asing atau
lluar negeri, maka indonesia mampu melakukannnya.
Apa yang
terjadi dikeadaan ekonomi dunia atau asing juga memberikn imbas pada
perekonomian dunia. Seperti apa yang terjadi pada 1998, terajadi krisis moneter
dan kemudian memberikan pengaruh juga menghantam perekonomian indonesia.
Hal ini
tidak terjadi pada negara kita saja, namun juga negara berkembang lainnya yang
ada didunia. Penyebabnya pun amat beragam. Namun yang dapat dimengerti dari
keberadaan penyebab kehancuran ekonomi dunia adalah karena sistem ekonomi yang
diterapkan.
Paham
kapitalisme lebih memperhatikan mengenai bagai mana pengolahan ekonomi pribadi
sehingga terkadang lebih mengesampinkan bagaimana pemenuh ekonomi bagi
masyarakat luas oleh negara.
Pengolahan submberdaya alam di serahkan ke tangan swasta (asing)
Ini
adalah produk dari masa pemerintahan orde baru dan kemudian turut untuk dibudidayakan
sampai saat ini. Liberalisai sumber daya alam ini dimulai dengan lepasnya
campur tangan pemerintah didalam pengelolaan sumber daya alam yang
sejatinyaadalah kekayaan alam negara indonesia. Pemerintah memiliki wewenang
dan tanggung jawab untukmelakukan pengelolaan dalm hal ini dan kemudian
diberikan hasilnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Namun
kemudian tugas ini diberalkan. Pemerintah membuka pintu investasi yang selebar
mungkin dengan tujan untuk meningngkatkan perekonomian indonesia agar lebih
berkembang atau dengan alasan bahwa tidak ada sumber daya indonesia yang
memiliki kompetensi didalam pengelolaan ini. Sehingga adalah jalan yang terbaik
untuk memberikan hak pengelolaan ini pada swasta.
Dibuatlah
kontrak kara dengan dengan perusahaan asing raksasa dunia untuk memiliki hak
dalam pengelolaan sumber daya alam indonesia. Salah satu contoh nyata yang ada
saat ini adalah keberadaan perusahaan milik amerika serikat yang ada dipapua.
Yaitu freeport
Keberadaan
freeport ini telah melakukan kontrak untuk pengelolaan sumber daya alam papua
selama puluhan tahun. Sebelum kontrak berakhir, maka kontrak tersebut akan
segera diperpanjang untuk waktu yang lebih lama lagi.
Apa yang
didapatkan oleh indonesia dan warga negara indonesia dipengelolaan yang
diberikan kepada pihak swata ini? Tentu saja hasil terbesar akan dimiliki oleh
pihak perusahaan itu sendiri. Sedangkan untuk pihak pemerintah dan masyarakat
indonesia hanya mendapatkan bagi hasil yang sangat sedikit dan minimal sekali.
referensi :
http://www.bimbie.com/perekonomian-indonesia-ppt.htm
Tidak ada komentar:
Posting Komentar